Wahai Indonesiaku............

Akan beli apa kita.????? beli bawang mahal. Lihat tuh tetangga.

Serba Serbi Pelantikan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Kabupaten Lampung Selatan

bejopurnomo.blogspot.com. 
Pukul 09.30.WIB (02/04/2013) Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan H. Dwi Riyanto, SE didampinggi Tim Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan,  Kassubbag  Hukum Bejo Purnomo,SE.,MA dan 2 (dua) orang staff,  melantik Anggota PPS se-Kecamatan Merbau Mataram.

Acara Pelantikan yang dilaksanakan di Balai desa Merbau Mataram dihadiri oleh Ketua PPK Merbau Mataram dan Anggota, Camat Merbau Mataram dan Kepala Desa se-Kecamatan Merbau Mataram.

Dwi Riyanto dalam sambutanya menyampaikan  bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK,PPS dan KPPS berdasarkan  Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu  berpendidikan paling rendah SLTA atau  sederajat, dengan harapan Pemilu 2014 akan menjadi lebih baik dari Pemilu sebelumnya.
PPS yang baru dilantik  segara melaksanakan tugasnya membentuk KPPS dan mengangkat Petugas  Pemutahiran Data  Pemilih (Pantarlih) serta  melayani Balon Anggota Legilatif yang akan ikut dalam Pemilu Tahun 2014 yang tercatat sebagai pemilih di wilayahnya.

Pukul 14.00 WIB Dwi Riyanto melanjutkan acara Pelantikan Anggota PPS se-Kecamatan Tanjung Bintang di Aula Balai Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang. Hadir dalam Acara tersebutKetua PPK Tanjung Bintang dan Anggota, Camat dan  Kapolsek Tanjung Bintang.  Dalam sambutannya Dwi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Camat dan Kepala Desa yang telah membantu proses rekrutmen Anggota PPK dan PPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Selanjutnya berharap agar PPS yang baru dilantik segera melaksanakan tugas dan wewenangya dengan baik. yang mendesak saat ini adalah membentuk KPPS dan mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Dia berharap semua warga yang mempunyai hak pilih harus didaftar sebagai pemilih pungkasnya.

Rabu, 4 April 2014.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Rabu, 4 April 2014 melanjutkan pelantikan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Katibung.

Hadir pada acara tersebut PPK Katibung, Camat , Kapolsek  dan Danramil Katibung serta Kepala Desa se-Kecamatan Katibung.

Dwi dalam kata  sambutanya kepada PPS yang baru dilantik, agar senantiasa berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan.(doc/seprin/020413)

GEMA PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA TOLAK AZAS TUNGGAL PANCASILA

Akankah Rezim Represif Suharto Muncul kembali?????

NASKAH PELANTIKAN PPS

Diinformasikan kepada :
Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) se- Kabupaten Lampung Selatan.
Untuk Naskah Pelantikan PPS dan Susunan Acara Pelantikan PPS dapat di unduh disini.

PEMROSESAN DPT PEMILU TERAKHIR

Kamis, 28 Maret 2013

Jakarta, kpu.go.id - Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah memasuki tahapan pencermatan DP4 dan DPT Pemilu Terakhir dan menindaklanjuti surat KPU Nomor: 104/KPU/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 perihal permintaan DPT Pemilu Terakhir, maka KPU telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 191/KPU/III/2013 perihal Pemrosesan DPT Pemilu Terakhir.

Ikuti Seminar Policy Forum

MAP UGM kembali menyelenggarakan policy forum pada hari Jumat, 5 April 2013 jam 8.30 – 11. 30 bersama Dr. Maxwell Lane dari University of Victoria. Kali ini, presentasi Max Lane berangkat dari ide dasar perspektif ekonomi politik untuk menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia dalam perspektif ekonomi politik, yakni dengan menggunakan pemahaman tentang pemahaman kelas-kelas sosial di Indonesia yang muncul belakangan ini. Argumen utamanya adalah bahwa “kemenangan” desentralisasi atas kekuasaan sentralisasi (seperti jaman Suharto) merupakan refleksi perubahan keseimbangan kekuasaan dalam klas kapitalis Indonesia antara kapital lokal (berbasis provinsi) dan kapital konglomerat. Bergesernya kekuasaan kepada kapital lokal, tanpa dibarengi gerakan sosial terorganisir yang berbasis kelas non-kapitalis (pekerja) secara nasional, akan mengarah pada makin meluasnya korupsi di kalangan aparat negara dan terjadinya fragmentasi serta tidak efektifnya berbagai kebijakan strategis di berbagai bidang. Hal demikian akan berdampak pada kemajuan sosial dan prospek pembangunan. Muncul argumen bahwa diperlukan pendekatan alternatif baik terhadap kebijakan desentralisasi maupun sentralisasi, yakni sebuah “coordinative state” yang pembentukannya akan sangat tergantung pada kemampuan membangun suatu gerakan sosial berbasis kelas non-kapitalis (pekerja) yang lebih kuat dalam skala nasional. Gratis!!

 — bersama Erwan Purwanto,Mkp Fisipol Ugm, Yuni Murwani, dan 47 lainnya.

Tanda: MAPCorner-KlubMKP

Sedang Galau!

Kalianda, Maret 2013, Tahapan demi tahapan Pemilu 2014 telah bejalan. Jika dilihat dari prespektif foto ini, aku tahu engkau sedang galau. Aku sebagai sahabatmu tau, apa yang engkau sedang galaukan. Anggaran Pemilu belum turun kan??.  Tapi pertanyaan ini tak perlu engkau jawab kawan.

Hidup memang pilihan. Terkadang hidup tak seindah yang kita bayangkan. Pilihan hanya ada satu yaitu Pemilu 2014 harus tetap berjalan sesuai dengan rencana, dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.  Salam dari sahabatmu.(BP)